1. Diatur Undang Undang

Undang-Undang telah mengatur keseimbangan dan menjamin hak Pencipta lagu dan/atau musik melalui Pasal 9 UUHC, dimana Penggunaan lagu oleh Pelaku Pertunjukan dijamin di dalam Pasal 23 UUHC sedangkan Pemanfaatan lagu tersebut oleh Pengguna Komersial dijamin pada Pasal 87 Ayat (1) UUHC. Pengaturan di dalam ke tiga Pasal ini memperlihatkan adanya keseimbangan dan jaminan atas pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik oleh Pengguna melalui mekanisme pembayaran Royalti.

Keseimbangan antara hak ekonomi dan fungsi sosial atas penggunaan karya ciptaan lagu dan/atau musik, dalam hal ini Pencipta lagu dan/atau musik harus memaknai bahwa setelah lagu dan/atau musik tersebut diumumkan maka sesungguhnya karya cipta itu tidak lagi secara absolut milik Pencipta sepenuhnya tetapi juga sudah menjadi bagian kepemilikan bersama Masyarakat sehingga hak sosial atas lagu tersebut harus diatur secara berimbang dengan hak ekonominya.

Hak eksklusif yang disebutkan oleh Undang-Undang harus dimaknai sebagai hak yang memberikan kemanfaatan ekonomi bagi Pencipta lagu dan/atau musik secara berimbang dengan hak sosial untuk mendapatkan manfaat atas karya cipta lagu dan/atau musik. LMKN berpendapat seluruh norma pengaturan terhadap pengelolaan public performing rights yang berada di dalam kewenangan dan tugas LMKN (hak pengumuman, pertunjukan, dan komunikasi kepada publik), di dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta khususnya Tata Kelola Royalti lagu dan/atau musik sudah mengadaptasi secara lengkap (full compliance) seluruh pengaturan yang bersumber pada kelaziman dalam praktek terkait hak-hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait sebagaimana dituangkan dalam berbagai konvensi Internasional.

LMKN telah mengusulkan agar kiranya dapat dilakukan terobosan hukum oleh Lembaga yang berwenang berupa peradilan singkat, sederhana dan murah untuk perkara terkait tidak dibayarkannya Royalti oleh Pengguna Komersial. Di samping itu LMKN juga mengusulkan diberlakukannya sistem terpadu Satu Pintu dalam pertunjukan musik dalam penerbitan izin keramaian dan lisensi lagu dan/atau musik sehingga akan terkumpul Royalti secara maksimal dari setiap pertunjukan musik.

2. Rencana ke Depan

Saat ini LMKN sudah mengajukan permintaan kepada LMK WAMI dan Youtube agar pengelolaan Royalti digital diserahkan kepada LMKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia telah menjadwalkan pertemuan untuk membahas kewenangan pengelolaan Royalti digital ini dalam pekan ini. Semoga pembahasan akan menghasilkan kerja sama Tata Kelola Royalti digital yang baik antara LMKN dengan LMK WAMI berdasarkan kebijakan Satu Pintu.

Dari Royalti digital yang dikelola oleh LMK WAMI ini banyak Pencipta lagu dan/atau musik yang menerima Royalti sejumlah puluhan juta rupiah. Masyarakat mungkin banyak yang tidak tahu mengenai hal ini karena media masa kerap hanya memuat berita kecilnya Royalti Pencipta lagu yang hanya sejumlah sekian ratus ribu saja karena Pencipta hanya menyampaikan Royalti yang diterimanya dari satu kategori saja. LMKN sudah meminta LMK WAMI agar dapat juga menyampaikan fakta ini kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang berimbang dan tidak terbentuk opini yang mendiskreditkan LMKN dan LMK.

Pada dasarnya, berbagai permasalahan dan polemik yang terkait dengan Tata Kelola Royalti lagu dan/atau musik di Indonesia, khususnya di bidang hak mengumumkan (public performing rights) adalah bersumber pada tidak patuhnya Pengguna Komersial dalam memenuhi kewajiban mengurus lisensi dengan membayar royalti. Untuk itu diperlukan kapatuhan dari Pengguna Komersial untuk patuh dan taat untuk membayarkan royalti hak cipta penggunaan lagu dan/atau musik.