1. Pentingnya Reformasi

Kegiatan ini dibuka dengan keynote speech oleh Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb., Guru Besar Universitas Padjadjaran sekaligus pencetus pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Dalam paparannya, Prof. Ramli menekankan pentingnya reformasi tata kelola royalti musik yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

“Hak cipta tidak hanya tentang perlindungan atas karya, tetapi juga tentang kesejahteraan bagi para pencipta. Pembaruan regulasi harus memastikan sistem royalti berjalan transparan, efisien, dan memberi kepastian bagi seluruh pihak,” ujar Prof. Ramli.

2. Pertukaran Pengetahuan

Melalui kerja sama ini, AKHKI dan HKTDC sepakat memperkuat komunikasi dan pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan Hong Kong, khususnya dalam pengembangan profesional Konsultan KI serta promosi best practices tata kelola hak cipta dan royalti.

“Melalui dialog lintas pemangku kepentingan seperti ini, AKHKI berkomitmen untuk memperjuangkan tata kelola royalti yang adil, transparan, dan akuntabel sekaligus memperkuat peran Konsultan KI dalam memberikan solusi praktis bagi pelaku industri musik,” terang Dwi Anita Daruherdani, S.H., LL.M., Ketua Umum AKHKI.

Seminar ini berfokus pada isu-isu kunci dalam ekosistem royalti musik, mulai dari tata kelola LMKN/LMK, perizinan lintas-hak, hingga regulasi baru di era digital.

3. Hasilkan Policy Brief

Forum ini diharapkan menghasilkan policy brief dan rekomendasi kebijakan bagi perumus RUU Hak Cipta serta panduan praktis bagi Konsultan KI, advokat, dan pelaku industri pengguna musik.

Terpantau sederet narasumber yang mewakili regulator, praktisi, serta pelaku industri dilibatkan dalam forum ini. Ada Achmad Iqbal Taufiq, S.H., Marcell Siahaan, Adi Adrian, hingga Ari Juliano Gema, S.H., M.H.